Reformasi Pembagian Tiga Hak atas Tanah yang Dikontak di Pedesaan

“Rencana Implementasi Komprehensif untuk Memperdalam Reformasi Pedesaan” menjelaskan arah reformasi sistem tanah pedesaan, dan “Pendapat tentang Penyempurnaan Metode Pembagian Hak Kepemilikan, Hak Kontrak, dan Hak Pengelolaan Tanah Pedesaan” menjelaskan rencana reformasi “pembagian tiga hak”.

Pentingnya Pembagian Tiga Hak atas Tanah yang Dikontak di Pedesaan

1. Memperkaya konten sistem pengelolaan ganda

Sistem pengelolaan ganda adalah sistem dasar yang ditetapkan setelah reformasi dan pembukaan. Dari “pemisahan dua hak” hingga “pembagian tiga hak”, dari “kepemilikan kolektif, kontrak petani” hingga “kepemilikan kolektif, kontrak petani, pengelolaan beragam”, ini menunjukkan vitalitas berkelanjutan dari sistem pengelolaan dasar pedesaan di Tiongkok.

2. Membuka jalan baru menuju modernisasi pertanian yang khas Tiongkok

Pelaksanaan “pembagian tiga hak” memberikan lebih banyak hak pengelolaan tanah kepada subjek pengelolaan pertanian baru, dengan tetap melindungi hak kontrak petani, sehingga mempromosikan optimalisasi alokasi hak pengelolaan tanah dalam skala yang lebih besar, sehingga meningkatkan produktivitas tanah, tingkat penggunaan tenaga kerja, dan hasil sumber daya.

3. Memperkaya teori “tiga pedesaan” dan memiliki makna teoretis penting

“Pembagian tiga hak” memungkinkan pembagian hak penggunaan tanah antara kolektif, petani yang dikontrak, dan subjek pengelolaan baru, yang menguntungkan spesialisasi pekerjaan, meningkatkan pendapatan petani yang dikontrak, dan memungkinkan subjek pengelolaan baru untuk lebih aktif dan mencapai manfaat ekonomi yang lebih besar. Ini adalah pengaturan kelembagaan yang penuh kebijaksanaan dan inovasi teoretis yang kaya, dengan ciri khas Tiongkok yang mencolok.

Isi Dasar dari Pembagian Tiga Hak

1. Tetap Mempertahankan Posisi Dasar Hak Kepemilikan Kolektif atas Tanah Pedesaan

Kepemilikan kolektif atas tanah oleh petani adalah dasar dari sistem pengelolaan dasar pedesaan, yang harus sepenuhnya diwujudkan dan dilindungi. Dalam penyempurnaan sistem “pembagian tiga hak”, hak kolektif petani untuk memberikan, menyesuaikan, mengawasi, dan mengambil kembali tanah yang dikontrak harus sepenuhnya dijaga, memanfaatkan keunggulan dan peran kepemilikan kolektif tanah.

2. Melindungi Hak Kontrak Petani dengan Ketat

Hak petani untuk mengontrak tanah adalah dasar dari sistem pengelolaan dasar pedesaan. Dalam proses penyempurnaan metode “pembagian tiga hak”, hak penggunaan, hipotek, pengalihan, dan keluarnya petani dari tanah yang dikontrak harus sepenuhnya dijaga.

3. Mempercepat Liberalisasi Hak Pengelolaan Tanah

Dalam proses penyempurnaan metode “pembagian tiga hak”, hak-hak subjek pengelolaan harus dilindungi sesuai dengan hukum, memungkinkan penggunaan sumber daya tanah yang lebih efisien dan rasional.

4. Mengkoordinasikan Hubungan “Tiga Hak” Secara Keseluruhan

Hak kepemilikan kolektif atas tanah pedesaan adalah prasyarat untuk hak kontrak tanah. Didorong untuk secara aktif mengeksplorasi bentuk-bentuk di mana kolektif petani melaksanakan hak kepemilikan kolektif secara legal dan normatif, mengawasi penggunaan tanah yang sesuai oleh petani dan subjek pengelolaan baru.

Kesulitan Praktis dalam “Pembagian Tiga Hak” dan Pilihan Jalur

1. Sistem layanan transaksi hak kepemilikan belum sempurna. Menyempurnakan kebijakan pengawasan dan pengelolaan pasar transaksi tanah pedesaan, memastikan bahwa transfer tanah berlangsung di pasar yang adil dan teratur.

2. Jaminan pembiayaan untuk tanah pedesaan belum memadai. Menyempurnakan sistem regulasi jaminan pembiayaan untuk tanah pedesaan, melindungi kepentingan petani dan bank.

3. Sistem dukungan industri pedesaan belum cukup diatur. Inovasi model dukungan industri pedesaan, mempercepat pembentukan sistem pertanian modern.

4. Mekanisme keluar berbayar petani dari tanah yang dikontrak belum jelas. Merancang dengan hati-hati mekanisme keluar berbayar petani dari tanah yang dikontrak, mencapai integrasi cepat antara perkotaan dan pedesaan.